AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Apa itu akuntansi PEMERINTAHAN..?

• Akuntansi pemerintahan (AP) di Indonesia secara formal mulai diterapkan setelah diterbitkannya UU No.17/2003 tentang keuangan daerah. Pada pasal 30, 31, dan 32 UU tersebut dinyatakan bahwa Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (APBN/APBD) berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara dalam pasal 51 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa BUN dan BUD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

Baca selengkapnya »

TUJUAN AKUNTANSI Dan KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI

      Dalam proses akuntasni akan terbentuknya sebuah laporan keuangan,

Tujuannya adalah menyediakan informasi yang bersangkutan dengan keuangan,kinerja dan posisi perubahan keuangan.

Akuntansi menyediakan cara-cara untuk mengumpulkan data dan laporan data akuntasi/keuangan kepada yang bersangkutan/individu.

            Terkadang Pihak bank dan leveransir ingin menilai dan mengetahui laporan keuangan perusahaan untuk mempertimbangkan resiko yang akan terjadi sebelum memberikan pinjaman atau modal.

Dalam akuntansi ada yang namanya kualitas informasi Akuntansi

 

Baca selengkapnya »